Pendapat Gus Rommy Prihal Kasus Kemanusiaan Muslim UIGHUR

ROMAHURMUZIY.COM – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Gus Rommy mendesak tak ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan kondisi muslim Uighur di Cina yang tengah tertekan demi ambisi kepentingan politik.
“Saya kira sekarang bukan waktunya kita goreng menggoreng isu (soal muslim Uighur),” ujar Romi di Yogyakarta (23/12/12).

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandi Taufan Rahmadi mensinyalir tidak adanya sikap tegas mengenai penindasan penduduk muslim di Uighur oleh pemerintah karena adanya utang dan investasi yang besar dari Cina.Terutama mengenai tekanan dari adanya utang luar negeri yang ditarik oleh Indonesia dari pemerintah Cina.
Namun Gus Rommy menilai daripada memanfaatkan isu muslim Uighur untuk kepentingan tertentu menyerang pihak lain, yang terpenting saat ini memastikan umat muslim Uighur dapat hidup tenang dan menjalankan agamanya tanpa ada tekanan kembali.

“Yang terpenting sekarang bagaimana memastikan saudara kita muslim Uighur, sebagai anak bangsa, sesama anak dunia, sesama umat Islam hidup bahagia, lahir batin, bebas dari ketakutan dan bebas menjalankan agama dan keyakinannya,” ujarnya.

Gus Rommy menyesalkan sikap pemerintah Cina terhadap kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis minoritas Uighur yang banyak tinggal di Provinsi Xinjiang.

“Kami juga mendesak pemerintah Cina tidak mengabaikan asiprasi dunia yang meminta transparansi atas apa yang mereka lakukan terhadap umat muslim Uighur,” ujar Gus Rommy.

Sebelumnya Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan terdapat satu juta muslim Uighur ditahan pemerintah Beijing tanpa proses hukum. Kesewenang-wenangan Cina itu memicu protes termasuk Indonesia.
Gus Rommy menyatakan sebagai Ketua Umum PPP yang merupakan partai politik berbasis Islam menyerukan agar pemerintah Cina menghentikan semua tindakan represif yang dilakukan terhadap muslim Uighur.

“Atas nama apapun, kemerdekaan beragama adalah hak asasi manusia yag sudah jadi bagian dari kesepakatan yang diratifikasi seluruh negara yang tergabung dalam PBB,” ujarnya. (Ch)

2018-12-24T21:05:13+00:00