Ketum PPP: Negara Tak Bisa Memaksa Tunagrahita Menjadi Pemilih

ROMAHURMUZIY.COM – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Al Hasaniyah, Desa Kedawon, Kecamatan Larangan Brebes, Minggu (25/11/2018).

Selesai menghadiri acara tersebut, Ketum Romahurmuziy menjawab beberapa pertanyaan wartawan yang menghampirinya. Terkait dengan peraturan soal tunagrahita bisa memiliki hak pilih dalam Pemilu harus dibarengi dengan keputusan dari dokter jiwa.

Ketum Romahurmuziy mengungkapkan, jika tidak memiliki kesadaran dalam menentukan pilihan, maka tidak bisa dipaksakan untuk memilih.

“Pertama yang diperlukan adalah rekomendasi dari dokter (jiwa) karena yang memiliki kapasitas memeriksa kondisi kejiwaan. Apakah masih memiliki kesadaran atau tidak dan mampu dalam kapastitas sebagai pemilih,” ujar Gus Rommy, sapaan akrabnya.

Selain itu, Gus Rommy menambahkan, sebaiknya perlu dilakukan adanya pemeriksaan kondisi kejiwaan terlebih dahulu. Jika nanti hasil pemeriksaan dianggap bisa memilih maka perlu diberi surat rekomendasi kepada orang gila tersebut.

Pihaknya mencontohkan, dalam ajaran Islam jika seseorang sudah mukallaf atau akil baligh maka dianggap sudah bisa membedakan hal-hal yang benar dan salah. Demikian pula seseorang yang akan memilih dalam Pemilu nanti.

“Jadi bila seseorang tidak bisa membedakan mana benar dan salah, berarti belum memiliki kapasitas sebagai pemilih dan negara tidak bisa memaksakan untuk (tunagrahita) menjadi pemilih,” pungkas Gus Rommy. (Ch)

2018-11-26T13:54:03+00:00