Tanggal : 24-11-2017

Ketum PPP: Surat Fadli Zon Atas Nama DPR Tidak Legal

ROMAHURMUZIY.COM - Surat yang dilayangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait permintaaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto bukan merupakan surat legal DPR, dan Fadli zon harus mempertanggungjawabkannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy usai memberikan kuliah umum di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Jumat (15/9/2017).

"Surat itu tidak pernah dibicarakan oleh fraksi-fraksi di DPR maupun di tingkat pimpinan. Surat itu akan mengganggu penegakan hukum di Indonesia terutama pengungkapan kasus korupsi E-KTP," papar Ketum PPP itu.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengirim surat tersebut ke KPK dengan alasan membela rakyat. Romahurmuziy yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR juga mempertanyakan alasannya, karena hal tersebut terakait penangguhan penahanan tersangka  Ketua DPR yang terjerat kasus korupsi.

Selain itu surat menggunakan kop resmi DPR, surat itu dinilai melanggar kode etik. Ketum PPP itu mengatakan, pihaknya (PPP) akan menyatakan keberatan atas pelanggaran etik ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Jika tidak diambil tindakan tegas, ini akan menjadi preseden buruk dan akan banyak komponen masyarakat yang meminta hal yang sama. Apabila terjadi maka proses penegakan hukum di Indonesia akan terganggu,” tegasnya.

Pernyataan juga disampaikan oleh Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim, yang mengatakan tindakan permintaan penundaan pemeriksaan tersangka korupsi itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan badan legislatif.

"Diawal DPR selalu minta penegakan hukum, sesuai dengan hukum, apalagi mereka yang membuat hukum itu melalui undang-undang. Sekarang giliran ada yang menegakkan hukum, dan kebetulan yang jadi tersangka itu dari legislatif, mereka minta ditunda. Bukankah ini sebuah abosolutisme legislatif yaitu sikap sewenang-wenang legislatif yang tidak mau menaati aturan yang dibuatnya sendiri," tandasnya. (oky)

  • Badan Narkotika Nasional
  • BNPT
  • LPKDS
  • KPK
  • Komisi Yudisial
  • polri
  • Mahkamah Konstitusi

© 2015 www.romahurmuziy.com. All Rights Reserved.